Bendara Pangeran Harya Singasari bin Amangkurat IV: Saudara Seayah Pangeran Mangkubumi, Paman Pakubuwana III, dan Dinamika Politik Bangsawan Mataram Pasca-Perjanjian Giyanti 1755
Bendara Pangeran Harya Singasari merupakan salah satu bangsawan Dinasti Mataram abad ke-18 yang memiliki peran penting dalam dinamika politik Jawa pasca-krisis Kartasura. Ia merupakan putra Susuhunan Amangkurat IV (1719–1726), saudara seayah beda ibu dengan Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwana I, serta saudara seayah dengan Pakubuwana II dan paman dari Pakubuwana III. Kajian ini bertujuan merekonstruksi posisi politik Pangeran Singasari dalam konflik internal Dinasti Mataram, terutama sejak masa Geger Pacina (1740–1743), Perang Suksesi Jawa III, hingga periode pasca-Perjanjian Giyanti tahun 1755.
Berbeda dengan Pangeran Mangkubumi yang memilih penyelesaian politik melalui Perjanjian Giyanti dan mendirikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pangeran Singasari tetap melanjutkan perjuangan di Jawa Timur dengan membangun hubungan bersama jaringan keturunan Untung Surapati dan kelompok perlawanan di wilayah Malang. Penangkapannya oleh VOC pada tahun 1768 serta wafatnya di Batavia menunjukkan berakhirnya salah satu gerakan politik alternatif dalam sejarah Mataram abad XVIII.
Kajian ini juga menyoroti tradisi lokal Tegalsari Ponorogo serta rekonstruksi genealogis masyarakat Tursino, Kutoarjo, yang diperkuat dengan sumber primer berupa Surat Kekancingan Tepas Darah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai silsilah keturunan Bendara Pangeran Harya Singasari bin Amangkurat IV. Tradisi genealogis tersebut mencatat keberadaan Raden Mas Ketomenggolo yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai R.M. Sulaiman atau Eyang Tursuli. Kajian terhadap sumber keraton, tradisi lokal, dan arsip sejarah tersebut memberikan kontribusi dalam memahami posisi Pangeran Singasari sebagai bagian dari dinamika politik, genealogis, dan memori sejarah Dinasti Mataram.
Bendara Pangeran Harya (B.P.H.) Singasari merupakan salah satu tokoh bangsawan Dinasti Mataram pada abad ke-18 yang hidup dalam periode penuh pergolakan politik. Ia merupakan putra Susuhunan Amangkurat IV (bertahta 1719–1726) dari Kerajaan Mataram Kartasura, sebuah masa ketika hubungan antara keluarga kerajaan, elite bangsawan, dan VOC semakin kompleks.
Berdasarkan tradisi genealogis Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tercatat dalam Surat Kekancingan Tepas Darah, B.P.H. Singasari diidentifikasi dengan nama kecil Raden Mas Sunaka, yang kemudian memperoleh gelar Bendara Pangeran Harya Singasari.
Dalam struktur keluarga Dinasti Mataram, B.P.H. Singasari merupakan saudara seayah beda ibu dengan Pangeran Mangkubumi, tokoh yang kelak mendirikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I. Ia juga merupakan saudara seayah dengan Pakubuwana II, sehingga secara genealogis menjadi paman dari Pakubuwana III, raja Kasunanan Surakarta setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755.
Kedudukannya sebagai putra Amangkurat IV menempatkan B.P.H. Singasari dalam lingkungan inti keluarga kerajaan. Namun, posisi tersebut juga membawanya masuk ke dalam konflik politik besar mengenai arah masa depan Mataram ketika kekuasaan kerajaan semakin dipengaruhi oleh VOC.
Wafatnya Susuhunan Amangkurat IV pada tahun 1726 menjadi awal perubahan besar dalam politik Mataram Kartasura. Pakubuwana II naik tahta dalam kondisi kerajaan menghadapi berbagai persoalan internal, termasuk persaingan antarbangsawan, perebutan pengaruh di lingkungan istana, serta meningkatnya campur tangan VOC.
VOC secara perlahan tidak hanya berperan sebagai mitra dagang, tetapi juga menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan kebijakan kerajaan. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian bangsawan Mataram yang menganggap kewibawaan kerajaan semakin melemah.
Krisis mencapai puncaknya ketika terjadi Geger Pacina (1740–1743). Konflik tersebut menyebabkan Kartasura mengalami kehancuran dan pusat pemerintahan harus dipindahkan ke Surakarta. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya kekuasaan pusat sekaligus membuka ruang bagi munculnya kekuatan politik baru dari kalangan bangsawan.
Dalam Babad Giyanti, nama Pangeran Singasari dan Pangeran Buminata muncul dalam konteks pergolakan politik tersebut:
“Madêg baris nèng kidul nagari, kadang nama Pangran Buminata Singasari ing kalihe…”
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pangeran Singasari telah berada dalam pusaran konflik politik Mataram sejak masa sebelum Perjanjian Giyanti.
Salah satu sumber Jawa yang memberikan gambaran penting mengenai posisi politik Bendara Pangeran Harya Singasari adalah Babad Giyanti, khususnya bagian yang menceritakan pergolakan Mataram setelah peristiwa Geger Pacina (1740–1743).
Dalam salah satu bagian pupuh disebutkan:
“kadang nama Pangran Buminata Singasari ing kalihe...”
yang dapat diterjemahkan sebagai:
“Saudara raja, yaitu Pangeran Buminata dan Pangeran Singasari, keduanya berada dalam barisan kekuatan di selatan negara.”
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pangeran Singasari bukan tokoh yang baru muncul setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, melainkan telah terlibat dalam dinamika politik Mataram sejak masa krisis Kartasura.
Penyebutan bersama antara Pangeran Buminata dan Pangeran Singasari memperlihatkan kedudukan mereka sebagai bagian dari keluarga inti Dinasti Mataram, yaitu putra-putra Susuhunan Amangkurat IV. Mereka berada dalam lingkungan bangsawan tingkat tinggi yang memiliki legitimasi darah kerajaan (trahing kusuma, rembesing madu).
Pangeran Singasari dalam Konflik Internal Mataram, Berdasarkan Babad Giyanti, konflik politik Mataram abad ke-18 tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan antara kerajaan dan pemberontak. Konflik tersebut merupakan persoalan yang lebih kompleks, yaitu persaingan antaranggota keluarga kerajaan, perebutan legitimasi, serta perubahan hubungan kekuasaan akibat meningkatnya pengaruh VOC.
Dalam perspektif kolonial, tokoh seperti Pangeran Singasari sering ditempatkan sebagai pihak yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Namun dalam perspektif politik tradisional Jawa, ia dapat dipahami sebagai seorang bangsawan yang mempertahankan klaim politik dan pandangan alternatif mengenai keberlangsungan Mataram.
Dengan demikian, istilah "pemberontak" perlu digunakan secara hati-hati karena merupakan kategori politik dari pihak yang berkuasa.
Babad Giyanti juga memperlihatkan bahwa konflik Mataram merupakan konflik yang terjadi dalam jaringan keluarga besar Amangkurat IV.
Di antara putra-putra Amangkurat IV terdapat:
Pakubuwana II → raja Mataram Kartasura dan kemudian Surakarta.
Pangeran Mangkubumi → kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana I pendiri Kasultanan Yogyakarta.
Bendara Pangeran Harya Buminata → salah satu bangsawan yang terlibat dalam pergolakan.
Selain itu terdapat cabang keluarga dari Pangeran Arya Mangkunegara, kakak Pakubuwana II, yang melahirkan:
Pangeran Mangkudiningrat.
Pangeran Arya Pamot.
Hal ini menunjukkan bahwa setelah wafatnya Amangkurat IV, keluarga besar Mataram berkembang menjadi berbagai kelompok politik yang memiliki kepentingan masing-masing.
Pangeran Singasari Sebelum dan Sesudah Giyanti, Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah Pangeran Singasari perlu ditempatkan dalam dua tahap :
- Pertama, periode sebelum Perjanjian Giyanti (1740–1755).Pada masa ini Pangeran Singasari telah berada dalam pusaran konflik Kartasura setelah Geger Pacina. Ia bersama Pangeran Buminata muncul sebagai bagian dari kelompok bangsawan yang membangun kekuatan politik di luar pusat pemerintahan.
- Kedua, periode setelah Perjanjian Giyanti (1755–1768).
Ketika Mataram dibagi menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, Pangeran Singasari tidak menerima tatanan politik baru tersebut. Pangeran Singosari menolak perjanjian Giyanti Ia kemudian melanjutkan perlawanan di wilayah Jawa Timur hingga akhirnya ditangkap VOC pada tahun 1768.
Posisi Babad Giyanti dalam Kritik Sumber :
Dalam penelitian sejarah Pangeran Singasari, Babad Giyanti memiliki kedudukan penting sebagai sumber tradisional Jawa yang merekam pandangan politik dari lingkungan Mataram.
Namun, penggunaannya tetap membutuhkan kritik sumber dengan membandingkan:
Babad Giyanti :
→ memberikan informasi mengenai struktur keluarga, konflik internal, dan pandangan politik Jawa.
Kajian M.C. Ricklefs dan G.W.J. Drewes :
→ membantu mengidentifikasi tokoh Prabu Jaka sebagai Pangeran Singasari.
Arsip VOC dan laporan kolonial abad ke-18 :
→ memberikan informasi mengenai operasi militer, penangkapan, dan akhir kehidupan Pangeran Singasari.
Melalui pendekatan tiga sumber tersebut, Pangeran Singasari tidak hanya dilihat sebagai tokoh perlawanan, tetapi sebagai salah satu aktor politik Dinasti Mataram yang berada dalam persimpangan antara tradisi kerajaan, konflik keluarga, dan ekspansi kekuasaan VOC.
Pada fase awal pergolakan Mataram, Pangeran Mangkubumi belum berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintahan Pakubuwana II. Bahkan, ia pernah dipercaya sebagai salah satu panglima kerajaan dalam menghadapi berbagai perlawanan terhadap pusat kekuasaan.
Dengan demikian, hubungan politik antara Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi mengalami perkembangan yang berbeda. Walaupun keduanya merupakan saudara seayah, keduanya kemudian mengambil jalan politik yang berbeda dalam menghadapi krisis Mataram.
Perubahan besar terjadi pada tahun 1746 ketika Pangeran Mangkubumi berselisih dengan VOC dan pemerintahan Surakarta. Persoalan tanah lungguh, campur tangan VOC, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan istana menyebabkan Pangeran Mangkubumi keluar dari lingkungan kerajaan dan memimpin perlawanan.
Perlawanan tersebut berkembang menjadi Perang Suksesi Jawa III (1746–1755) yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755.
Perjanjian tersebut membagi wilayah Mataram menjadi dua pusat kekuasaan:
- Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pakubuwana III.
- Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I.
Namun, pembagian tersebut tidak diterima oleh seluruh bangsawan Mataram.
Berbeda dengan Pangeran Mangkubumi yang menerima penyelesaian politik melalui Perjanjian Giyanti, Pangeran Singasari tetap mempertahankan sikap penolakannya terhadap pembagian kerajaan.
Bagi sebagian bangsawan Mataram yang menolak, pembagian tersebut dianggap sebagai bentuk berkurangnya kedaulatan kerajaan karena VOC semakin menentukan arah politik Jawa.
Setelah periode Giyanti, Pangeran Singasari meninggalkan pusat pemerintahan dan bergerak menuju wilayah Jawa Timur. Dalam historiografi Jawa, ia juga dikenal dengan nama Prabu Jaka atau Prabujaka.
Kajian M.C. Ricklefs dan G.W.J. Drewes mengidentifikasi tokoh Prabu Jaka sebagai Pangeran Singasari, salah seorang putra Amangkurat IV yang tetap mempertahankan perlawanan setelah pembagian Mataram.
Di Jawa Timur, Pangeran Singasari membangun hubungan dengan kelompok bangsawan yang memiliki sejarah perlawanan terhadap VOC, terutama kelompok yang memiliki hubungan dengan jaringan keturunan Untung Surapati.
Ia juga menjalin hubungan politik dengan Raden Tumenggung Malayakusuma, salah seorang penguasa lokal di wilayah Malang. Hubungan tersebut memperkuat posisi Pangeran Singasari sebagai salah satu tokoh yang menentang tatanan politik baru pasca-Giyanti.
Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa konflik Mataram tidak berhenti setelah pembagian kerajaan. Sebaliknya, masih terdapat kelompok bangsawan yang mempertanyakan legitimasi politik baru yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh VOC.
Perlawanan Pangeran Singasari akhirnya menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh VOC dan kerajaan-kerajaan penerus Mataram.
Berdasarkan catatan kolonial, pada bulan Juli 1768 dilakukan operasi gabungan antara pasukan VOC dan pasukan Jawa di wilayah pegunungan Malang. Dalam operasi tersebut Pangeran Singasari berhasil ditangkap.
Setelah penangkapan, ia dibawa ke Batavia untuk menjalani pengawasan VOC. Rencana pengasingan terhadap dirinya sempat dipertimbangkan, tetapi sebelum pelaksanaan rencana tersebut, Pangeran Singasari wafat ketika berada dalam tahanan VOC.
Bendara Pangeran Harya Singasari bin Amangkurat IV wafat setelah ditangkap VOC pada tahun 1768 dan dibawa ke Batavia. Sampai saat ini belum ditemukan kepastian mengenai lokasi makamnya berdasarkan arsip primer VOC. Beberapa tradisi lokal menghubungkan akhir kehidupannya dengan jaringan pesantren Tegalsari dan keturunannya, tetapi lokasi makamnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Ann Kumar di jurnal Indonesia No. 30 (Cornell University, 1980). Di dalam artikel itulah terdapat pembahasan mengenai Pangeran Singasari dengan mengutip karya Ricklefs.
Isi yang relevan berbunyi sebagai berikut (diringkas):
*"Singasari, seperti Mangkunegara, yang pada tahun 1743 masih remaja, bertempur di pihaknya dalam sejumlah pertempuran besar, termasuk serangan ke Surakarta pada 28 Juli 1750. Berbeda dengan Mangkunegara, Singasari tidak pernah menyerah kepada VOC maupun kepada penguasa Jawa. Ia tetap bertahan di wilayah Malang, bergabung dengan keturunan Surapati, hingga akhirnya ditangkap oleh ekspedisi VOC ke Blambangan pada tahun 1768. Ia meninggal dalam keadaan dirantai di Batavia sebelum sempat diasingkan."
Tampaknya terdapat unsur Islam yang kuat di antara para pengikutnya di Malang
Selain sumber kolonial, terdapat tradisi lokal yang berkembang di wilayah Tegalsari Ponorogo mengenai akhir perjuangan Pangeran Singasari.
Tradisi tersebut menyebutkan adanya peran tokoh ulama Kiai Ageng Muhammad Besari dalam pendekatan terhadap Pangeran Singasari. Melalui pendekatan sosial-keagamaan, Pangeran Singasari disebut akhirnya bersedia menyerahkan diri.
Dalam tradisi genealogis masyarakat Desa Tursino, Kutoarjo, Purworejo, juga berkembang kisah mengenai salah satu putra Pangeran Singasari bernama Raden Mas Ketomenggolo, yang dikenal masyarakat sebagai R.M. Sulaiman atau Eyang Tursuli.
Menurut tradisi setempat, setelah penangkapan Pangeran Singasari oleh VOC dan wafatnya di Batavia, R.M. Ketomenggolo melakukan perjalanan/pelarian menuju wilayah Jawa bagian tengah dan menjadi masyarakat biasa kemudian membuka permukiman baru yang dikenal sebagai Tursino.
Bendara Pangeran Harya Singasari merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Dinasti Mataram abad ke-18. Sebagai putra Amangkurat IV, saudara seayah Pangeran Mangkubumi, dan paman Pakubuwana III, ia berada dalam posisi strategis dalam jaringan kekuasaan Mataram.
Perbedaannya dengan Sultan Hamengkubuwana I bukanlah semata-mata konflik pribadi antarsaudara, melainkan perbedaan strategi politik dalam menghadapi perubahan besar yang terjadi akibat campur tangan VOC.
Jika Pangeran Mangkubumi memilih jalur politik melalui Perjanjian Giyanti dan mendirikan Kasultanan Yogyakarta, maka Pangeran Singasari tetap mempertahankan gagasan tentang keutuhan Mataram melalui jalur perlawanan.
Oleh karena itu, kajian mengenai Pangeran Singasari memberikan gambaran bahwa pembagian Mataram tahun 1755 bukanlah akhir dari konflik politik, melainkan bagian dari proses panjang perubahan kekuasaan Jawa pada abad ke-18.
Penulis : Ndandung Kumolo Adi
Sejatininghidup02.blogspot.com
Sumber Referensi :
- M.C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749–1792: A History of the Division of Java, Oxford University Press, 1974.
- G.W.J. Drewes, kajian dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde mengenai Prabu Jaka/Pangeran Singasari.
- Babad Giyanti.
- Babad Mangkubumi.
- Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763–1813: Perebutan Hegemoni Blambangan.
- Serat Bratadiningrat (Silsilah Raja-raja Jawa). Karya ini dikenal memuat daftar keluarga dan keturunan Amangkurat IV secara cukup rinci
- Silsilah Dalem Para Nata (naskah silsilah Keraton Surakarta dan Yogyakarta). Naskah ini memuat nama istri, putra-putri, dan keturunan raja-raja Mataram, termasuk Amangkurat IV.
- Surat kekancingan yang dikeluarkan tepas darah kraton ngayogyakarta hadiningrat jalur dari Susuhunan Amangkurat IV Jawa - B.P.H. Singosari - R.M. Keto Menggolo(R.M. Sulaiman/Eyang Tursuli) - R.M. Ditoyudo -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar